Apa isi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009?

Apa isi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009?

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2.

UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD bersifat close list apa maknanya?

Pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009, antara lain : Mengubah sistem pemungutan dari open list menjadi close list artinya bahwa pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam UU dimaksud.

Pajak Air Permukaan merupakan pajak daerah untuk tingkat provinsi dimana tarif maksimum yang ditetapkan menurut UU No 28 tahun 2009 adalah?

Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Siapa saja wajib retribusi?

12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pajak Daerah terdiri dari apa saja?

Berikut jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

  • Pajak Propinsi.
  • Pajak Kendaraan Bermotor.
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
  • Pajak Air Permukaan.
  • Pajak Rokok.
  • Pajak Kabupaten/Kota.
  • Pajak Hotel.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang apa?

UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan HOT. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah Sistem Pemungutan pajak daerah adalah close list Apakah yang dimaksud dengan system tersebut?

Sedangkan close list system bermakna sebaliknya, yakni pemerintah daerah hanya boleh memungut jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Apa itu PDRD?

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD adalah pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. PDRD ditetapkan dengan Undang-Undang, terbaru dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis pajak apakah yang termasuk dalam kelompok pajak daerah?

Pajak Daerah

  • Pajak Propinsi.
  • Pajak Kendaraan Bermotor.
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
  • Pajak Air Permukaan.
  • Pajak Rokok.
  • Pajak Kabupaten/Kota.
  • Pajak Hotel.

Apa saja yang termasuk pajak provinsi?

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  • Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  • Pajak Air Permukaan; dan.
  • Pajak Rokok.

Apa contoh retribusi?

Retribusi Jasa Umum meliputi:

  • Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  • Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  • Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
  • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
  • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
  • Retribusi Pelayanan Pasar.

Apa saja yang masuk pada retribusi daerah?

Apa Itu Retribusi Daerah?

  • Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  • Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.
  • Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
  • Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
  • Retribusi Pelayanan Parkir.
  • Retribusi Pelayanan Pasar.
  • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Apa isi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009? 1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD bersifat…